Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris memberikan pendalaman saat RDP denga Dewan Pers.Foto :Azka/rni

Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris meminta Dewan Pers untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi media yang terverifikasi. Menurutnya dinamika persebaran informasi yang tercipta saat ini, telah melahirkan banyak media abal-abal yang mengaku memproduksi berita jurnalistik yang objektif.

Ia mengaku geram terhadap bentuk media seperti itu, apalagi mereka sering membuat judul-judul yang bombastis untuk menarik minat pembaca. Menurutnya fenomena ini harus segera ditertibkan agar tidak terus mengakar, terutama di media sosial yang saat ini ia anggap sebagai tujuan utama para pembaca untuk menerima informasi.

“Judul yang bombastis, namun tidak relevan dengan isi pemberitaan. Dan sayangnya kita lihat hari ini, saya berkali kali ketika pertemuan dengan masyarakat menanyakan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia hanya membaca judul saja. Akhirnya fatal. Kita lihat judul ini bisa sudah membentuk opini publik dan mempengaruhi sekali kualitas pemberitaan media di Indonesia pada hari ini,” tuturnya di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Menurut legislator PDI-Perjuangan ini, Dewan Pers bertanggung jawab penuh untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami bentuk produk jurnalistik yang baik dan benar. Untuk itu Charles mendorong agar Dewan Pers melakukan program sosialisasi kepada masyarakat secara masif terkait edukasi mengenai media yang terverifikasi. Sehingga masyarakat mengerti media mana yang pantas mereka baca dan juga dapat digunakan sebagai acuan atau referensi.

“Apalagi kita tahu ada yang namanya eco chamber effect. Jadi apapun misalkan kita pendukung pasangan calon ketika saya buka media sosial saya isinya pemberitaan yang menguntungkan apa yang saya dukung atau menjelek-jelekkan paslon lain. Dan yang menjelek-jelekkan isinya sudah ngeri dan tidak terikat dengan aturan jurnalistik. Jadi menurut saya perlu dan penting untuk disampaikan kepada publik, agar publik mengetahui betul informasi yang didapat dan dibaca itu sesuai dengan produk jurnalistik atau bukan,” imbuh Charles. (eps/sf)